Panglima TNI : Jadikan pondok pesantren sebagai lembaga yang mampu mencetak pemimpin bangsa

LOMBOK TENGAH - (Puspen TNI). Jadikan Pondok Pesantren sebagai lembaga yang mampu mencetak dan mempersiapkan generasi muda yang agamais, berpengetahuan luas dan berwawasan kebangsaan serta calon pemimpin-pemimpin bangsa. Dan menjadikan bagian dari solusi masyarakat bangsa dan negara dalam menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat, menjunjung tinggi kearifan lokal dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
         Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Kasad Jenderal TNI Mulyono serta beberapa Pejabat Teras Mabes TNI dan Angkatan saat menghadiri Haul Syeikh Abdul Qadir Jaelani di Pondok Pesantren Qamarul Huda Bagu, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sabtu.
          Kedatangan Panglima TNI beserta rombongan di komplek Pondok Pesantren Qamarul Huda Bagu disambut oleh Tuan Guru Haji L.M. Tumudzi Badaruddin selaku pendiri Pondok Pesantren, Gubernur NTB Zainul Majdi, Wakil PBNU Miftahul Akhyar, para Sesepuh dan Kyai serta 3.000 santri/nahdliyin Nahdlatul Ulama.
          Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwasanya TNI lahir sebagian besar adalah dari para santri dan ulama, yang berjuang merebut kemerdekaan, bahkan Jenderal Sudirman yang pertama menjadi Panglima TKR (sekarang TNI) adalah seorang guru dari pondok pesantren di Jawa Tengah.
          “Saya datang kesini adalah untuk mengingatkan prajurit-prajurit saya, bahwa TNI tidak bisa berjuang sendiri dalam mengisi kemerdekaan. Saat ini, tantangan bangsa Indonesia yang sangat luar biasa dan semakin sulit, maka tidak ada alternatif lain lagi yaitu solusi yang paling baik adalah kebersamaan antara TNI dan para Ulama. Karena, apabila TNI dan Ulama serta rakyat bersama-sama, merupakan inti dan pusat kekuatan bangsa Indonesia,” kata Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
         Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, sistem pertahanan kita adalah sistem pertahanan rakyat semesta. Pada saat HUT TNI saya sampaikan bahwa TNI hanya bisa kuat dan profesional apabila bersama-sama dengan rakyat, dan pimpinan rakyat adalah para Ulama. “Inilah yang harus sama-sama kita pelihara terus, sehingga Soko Guru perjuangan kemerdekaan kita (Ulama) yang telah berjuang bersama-sama dan kemudian bisa memelihara kemerdekaan hingga saat ini, termasuk penumpasan G 30 S/PKI pada waktu itu adalah para Ulama yang paling depan,” tegasnya.
          Lebih lanjut Panglima TNI mengingatkan, kita harus tetap waspada terhadap pengaruh-pengaruh negatif yang dapat memecah belah umat, munculnya aliran-aliran sesat, aksi terorisme dan radikalisme yang dapat merusak citra agama Islam. Menurutnya, Pondok Pesantren mempunyai makna yang luar biasa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
          Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menghimbau, “marilah bersama-sama kita kembangkan komunikasi sesama kita, komunikasi sosial dengan selalu menebarkan salam, jalin silaturahim, persaudaraan, saling menasehati, berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran,” ucapnya.
          Diakhir sambutannya Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo selalu mengharapkan kebersamaan dan berjuang bersama-sama untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa kebersamaan dengan Ulama, tidak mungkin saya bisa menjaga dan melaksanakan tugas tersebut. (tan)

Dana Desa Harus Dimanfaatkan untuk Pemberdayaan Perempuan

AMBON - Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy menyatakan Dana Desa harus dimanfaatkan untuk pemberdayaan perempuan di desa dan negeri di kota itu.
          "Prioritas Dana desa untuk empat hal selain untuk pembangunan infrastruktur, kegiatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa yang di dalamnya termasuk kaum perempuan," ujarnya.
         Ia menjelaskan, kaum perempuan juga harus menikmati dana tersebut melalui pemberdayaan masyarakat seperti pembentukan BUMdes, dimana kaum perempuan dapat terlibat dalam penjualan sumber daya alam baik perikanan, pertanian maupun hasil bumi lainnya.
          "Kaum ibu bisa terlibat dalam penjualan hasil pertanian maupun perkebunan secara keliling "papalele", yang hasilnya nanti dapat dibagi untuk kaum perempuan yang tidak memiliki pekerjaan," kata Richard.
          Pemberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jelas mengatur desa bukan lagi sebagai objek tetapi subjek dalam perencanaan pembangunan, katanya di Ambon, Kamis.
         Ia mengatakan, pemberlakukan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa atau negeri yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
          "Oleh karena itu Dana Desa tidak boleh digunakan asal-asalan atau untuk kegiatan yang tidak menguntungkan pengembangan Desa. Dana Desa harus sesuai atau selaras dengan RPJMDes dan RKPDes," katanya.
          Richard menyatakan, Permendes Nomor 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa harus memenuhi empat prioritas utama yakni pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
          Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas proses perencanaan Desa, mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya, pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
          Diakuinya, seluruh dana yang diterima akan terserap seluruh ke setiap desa atau negeri khusunya untuk pemberdayaan masyarakat, karena infrastruktur desa di kota seperti jalan dan listrik telah tersedia.
         "Infrastruktur desa telah tersedia dan dimanfaatkan selanjutnya diarahkan untuk pemeliharaan. Saya berharap kelebihan dana dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat BUMDesa," tandasnya.
          Kota Ambon akan menerima dana desa tahun 2016 sebesar Rp21,6 miliar atau meningkat 125 persen dari tahun sebelumnya. (dan)

Kemenag Bentuk Tim Cyber Anti Narkoba dan Radikalisme

JAKARTA - Bahaya narkoba dan virus radikalisme terus mengancam sendi-sendi kehidupan bernegara, terutama masa depan generasi bangsa. Untuk itu, Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Penanggulangan Narkoba dan Radikalisme.
Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam bergerak cepat dengan membentuk Tim Cyber Anti Narkoba dan Radikalisme. “Tim ini bertugas mengkampanyekan dan menginformasikan bahaya narkoba dan paham-paham radikal melalui pendekatan agama di dunia maya,” demikian dijelaskan Dirjen Bimas Islam Machasin dalam surat edaran yang ditujukan kepada para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia, Rabu.
Menurutnya, Ditjen Bimas Islam akan terus melaksanakan program dan kegiatan efektif dalam upaya pencegahan bahaya narkoba serta penyebaran paham dan gerakan radikal di seluruh nusantara. Sehubungan itu, seluruh Kanwil Kemenag Provinsi melakukan langkah yang sama, yaitu dengan menunjuk satu orang aparatur (PIC) yang memiliki kompetensi menulis dan biasa menggunakan media sosial untuk menjadi bagian dari Tim Cyber Anti Narkoba dan Radikalisme. Nama-nama PIC ini sudah harus didaftarkan paling lambat 31 Maret 2016.
Machasin juga meminta jajarannya di Kanwil Kemenag Provinsi agar mereview ulang rencana program kegiatan 2016 yang tidak prioritas, lalu diganti dengan program yang berhubungan dengan pencegahan narkoba dan radikalisme yang relevan dengan fungsi kebimasislaman. (mkd/mkd)