Malaysia pulangkan 122 WNI bermasalah melalui Nunukan

Pemerintah Malaysia memulangkan lagi 122 warga negara Indonesia (WNI) bermasalah yang bekerja di Negeri Sabah melalui Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara karena melanggar aturan keimigrasian.

          Kepala Pos Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan Nasution di Nunukan, Jumat (1/4) malam mengatakan, pemulangan      WNI ilegal yang bekerja di Negeri Sabah kali ini merupakan kedua kalinya dalam pekan ini.

           Pada Kamis, jumlah WNI bermasalahyang dipulangkan pemerintah Malaysia dari Negeri Sabah sebanyak 213 orang yang terdiri 184 laki-laki, 28 perempuan dan seorang anak laki-laki yang berasal dari Pusat Tahanan Sementara (PTS) Menggatal, Sandakan.

          Pemulangan kedua pekan ini berjumlah 122 orang yang terdiri 114 laki-laki dan delapan perempuan berasal PTS Air Panas Tawau dimana telah menjalani hukuman sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya sebagai pendatang asing di negara itu.

          Nasution menyatakan WNI bermasalah kali ini semuanya kasus keimigrasian berdasarkan berita acara serah terima nomor 136/Kons/IV/2016 dari Konsulat RI Tawau kepada Kantor Imigrasi Kabupaten Nunukan.

          WNI yang dipulangkan itu tiba di Pelabuhan Internasional Tunon Taka menggunakan kapal angkutan resmi KM Purnama Ekspres sekitar pukul 19.00 waktu setempat dan dijemput petugas satpol PP, kepolisian, TNI dan imigrasi setempat.

         Selanjutnya diarahkan untuk pemeriksaan barang bawaan pada xray bea cukai kemudian didata dengan diberikan kartu identitas sebelum diangkut ke tempat penampungan Kantor Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Kabupaten Nunukan untuk diberikan pembekalan wawasan kebangsaan. (ant)

Jika Terlibat Politik Praktis, Pendamping Desa Diberhentikan

JAKARTA -- Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PTT, Ahmad Erani Yustika,mengatakan pihaknya akan memberyentikan pendamping desa yang diketahui terlibat dalam kegiatan politik praktis. Kemendes PTT juga akan memberhentikan pendamping desa yang melakukan tindakan kriminal.
          "Pendamping desa yang terbukti terlibat kegiatan politik dan berbuat kriminal segera kami berhentikan. Sanksi untuk kedua hal tersebut tegas," ungkap Ahmad ketika dihubungi Republika, Kamis.
          Karena itu, pihaknya meminta masyarakat mau memberikan atensi jika menemukan dua bentuk pelanggaran di atas. Sanksi pemberhentian sekaligus menegaskan tidak adanya dugaan unsur politisasi dalam rekruitmen pendamping desa.
          "Jika ada ketidaksesuaian lain, seperti kualifikasi pendidikan yang tidak memadai juga bisa langsung disampaikan kepada kami atau ombudsman, berikut bukti pendukungnya," tambah Ahmad.
          Pada 2015, Kemendes PTT telah merekrut sekitar 24.000 pendamping desa. Tahun ini, Kemendes PTT akan merekrut 18.000 pendamping desa tambahan.(mas)

PM Australia Umumkan Kebijakan yang Lebih Hijau

CANBERRA  - Perdana Menteri Australia semakin menjauhkan diri dari pendahulunya dengan mengumumkan dana baru untuk mendorong inovasi energi bersih di saat negara itu kemungkinan menghadapi pemilu dipercepat bulan Juli.
PM Malcom Turnbull mengumumkan Dana Inovasi Energi Bersih sebesar A$1 miliar (sekitar Rp 10 triliun) hari Rabu setelah pendahulunya, Tony Abbott, minggu lalu menuduhnya ingin dipilih kembali dengan catatan pemerintahan Abbott.
Diantara prestasi terbesar Abbott selama dua tahun berkuasa adalah membatalkan pajak karbon yang telah dibayar para penyumbang polusi industri terburuk.
Turnbull, yang telah lama mengkampanyekan bahwa penyumbang polusi harus membayar emisi karbon mereka, juga mengumumkan dukungan pemerintahan tengah-kanan terhadap dua badan yang membiayai dan mendorong energi bersih di Australia, yang dijanjikan Abbott akan dibubarkan. (hd)